SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).


Sumber: PERMEN NO. 26 TAHUN 2014
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).


Sumber: PERMEN NO. 49 TAHUN 2014
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).


Sumber: PERMEN NO. 12 TAHUN 2012
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

Surat perintah pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh perusahaan perikanan yang tertuang di dalam Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).


Sumber: PERMEN NO. 16 TAHUN 2010
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).


Sumber: PERMEN NO. 49 TAHUN 2011
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).


Sumber: PERMEN NO. 14 TAHUN 2011
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh pemohon.


Sumber: PERMEN NO. 15 TAHUN 2020
SURAT PERINTAH PENGESAHAN HLN LANGSUNG

Surat Perintah Pengesahan HLN Langsung yang selanjutnya disebut SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja yang bersumber dari HLN Langsung dalam bentuk uang


Sumber: PERMEN NO. 4 TAHUN 2024
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.


Sumber: PERMEN NO. 26 TAHUN 2015
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.


Sumber: PERMEN NO. 37 TAHUN 2014